Politik Pencitraan Melalui Media Massa

Label: BEM FISIPOL UMY, media massa, politik, politik pencitraan, program BEM FISIPOL, Tak Berkategori

Diposting oleh Gamping Mengidul di 01.04

Pada saat saya mengikuti diskusi publik, yang merupakan salah satu program kerja BEM FISIPOL UMY 2012, khususnya program dari Divisi Pengembangan Wawasan dan Intelektual yang bekerja sama dengan Divisi Media dan Informasi. Mendorong penulis menggores sedikit tentang topik diatas.

Dengan di selenggaranya  acara ini membuka pandangan mahasiswa dan pemahaman mengenai perkembangan media. Memang jika dilihat perkembangan teknologi terkini khususnya informasi media, membuat mahasiswa begitu dilema dengan peran media saat ini yang tidak sedikit keluar dari kode etik sebagai media , seperti halnya pemberitaan – pemberitaan yang menyudutkan sebagian pihak.

Sebagai mahasiswa Ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, merasa pencitraan politik merupakan suatu hal yang dilakukan sebagian pihak untuk membangun hubungan baik terhadap publik liwat media dengan tujuan – tujuan tertentu salah satunya tujuan pensuksesan politiknya. Kini pemberitaan terkait hal tersebut hidup dalam penayangan berita – berita di media massa, baik pada media cetak dan elektronik.

Berita – berita yang disajikan mengandung unsur – unsur sensasional. Seperti kasus kenaikan BBM, pengalihan kasus – kasus korupsi, dan lainnya, media gencar – gencar menekankan isu BBM misalnya sehingga masyarakat ter-influence dengan kebijakan ini yang mengakibatkan efek behavior pada khalayak itu terjadi, maka terjadilah demo mahasiswa dan aksi – aksi. Dari diskusi ini menurut seorang wartawan KR “bahwasanya media kini tidak dikatakan berdiri independen namun berdiri bergantung dan berpengaruh pada keinginan penanam  saham atau yang  berinvestasi pada industri/media tersebut”. Tidak hanya kepentingan politik  dari program – program televisi yang ditayangkan, tapi juga berupa sinetron dan acara reality show yang berbau mistik ini akan membentuk pola pikiran masyarakat menjadi tidak realistis,mundurnya pertumbuhan bangsa akan kemajuan berintelektual, sehingga dapat diketahui  masyakatnya ini mudah dikelabui atau bahkan ditipu.

Pertama, dari iklan ditelevisi, misalnya iklan karpet untuk shalat, yang mana jika menggunakan karpet tersebut akan lebih khusuh shalatnya,begitu penjelasannya dalam iklan tersebut. Secara tidak langsung iklan tersebut mempengaruhi paham keagamaan secara mendalam. Liwat media orang dapat menggunakan ideologi dan keyakinan sebagai pelaris sebuah reklame, namun kembali lagi pada Keterkaitan politik pencitraan saat ini. Memang tidak dapat kita pungkiri siapa yang memiliki kekuasaan dan kedudukan, maka dia yang dilayani, begitu juga dengan para politisi yang memiliki uang banyak jika ingin melakukan pencitraan diri maka dia  menggunakan media sebagai alat untuk  mencapai hal tersebut.

Komunikasi media memang sejak lama tidak dapat dipisahkan oleh politik pemerintah karena mereka juga memiliki peran dalam mengontrol jalannya pemerintah. Namun jika memang media tidak dapat independen maka bagaimana memungkinkan media lepas dari kepentingan – kepentingan politik? apakah media bekerja selalu menurut keinginan penanam modal?

Cukup berat menyikapi hal seperti ini. Namun tawaran dari seorang mahasiswa yang bernama Erik astrada (HMI ) dalam diskusi ini ia mengatakan” Di sebuah Negara bisa saja mungkin terjadi dengan menetapkan kebijakan bahwasanya seorang yang telah menjadi politisi tidak di perbolehkan memiliki saham pada industri media. Ini akan mengurangi kemungkinan – kemungkinan yang terjadi adanya campur tangan antara politik dan media yang berdampak  tak sehat di masyarakat.

Maka dari problem media saat ini, penulis yang juga mahasiswa ilmu komunikasi UMY,  yang nantinya akan berkecimpung pada dunia media juga mengkhawatirkan mau dibawa kemana kode etik media ini. Terutama  bila menjadi seorang wartawan,  maka berita yang disampaikan harus sesuai dengan fakta dan idealis, jika tidak terjadi demikian, hilanglah peran media sesungguhnya, informasi tidak lagi diakui keakuratan nya, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, atau mungkin para politisi akan berlomba – lomba membuat medianya sendiri untuk  pencitraaan dirinya sendiri? Begitu lucunya negeri ku.

Bukan hanya hukumnya, sistem politik, tapi peran media juga telah menjadi kegundahan masyarakat dalam mencerdaskan bangsa. Jikalau seperti ini maka mau tidak mau media perlu mendominankan perannya sebagai media. Meski tidak lepas dari kemungkinan pengaruh kepentingan penanam modal, media harus memprioritaskan informasi faktual yang dalam penyampaiannya memiliki kode etik kejurnalisan.

Maka  dari hasil diskusi kami bahwasanya masyarakat terutama kaum akademisi dan kaum intelektual perlu memperhatikan, mengamati, mengkaji, serta memilah – milah informasi – informasi yang ada.

Info lengkap : http://www.umy.ac.id/fakultas-ilmu-sosial-ilmu-politik/?p=2179